Prioritas Pendidikan Jarak Jauh

Tenaga kerja Indonesia akan mendapatkan prioritas pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan kemampuan intelektual mereka. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Universitas Terbuka melayani TKI yang ingin berkuliah dari negara penempatan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dengan Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ir Tian Belawati MEd Phd di Gedung Kemennakertrans, Jakarta, Senin (8/2). Kedua pihak tengah menyiapkan nota kesepahaman (MOU) kerja sama pelayanan pendidikan TKI.

Sedikitnya 6 juta TKI bekerja di luar negeri. Hampir 80 persen di antaranya lulusan SMP.

”Bagi TKI yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi bisa mengikuti kuliah jarak jauh setelah kerja sama Kementerian dan UT ditandatangani. Dengan mengenyam pendidikan tinggi, kita berharap TKI bisa lebih mandiri dan mengerti akan hak-hak mereka jika dilanggar,” kata Muhaimin.

Tian menambahkan, TKI adalah aset dan duta bangsa yang harus dilindungi dan diberikan bekal yang cukup, terutama pengetahuan. Dalam waktu dekat, UT akan meresmikan salah satu kelas TKI di Hongkong.

Namun, Ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Sringatin di Hongkong meminta pemerintah lebih memprioritaskan ratifikasi konvensi perlindungan buruh migran. Saat ini TKI lebih membutuhkan perlindungan karena mayoritas lulusan sekolah dasar dan SMP.

”Apalagi banyak lembaga pendidikan di Hongkong yang menipu TKI sekarang,” kata Sringatin.

0 komentar:

Posting Komentar



Arsip Blog

Diberdayakan oleh Blogger.